GTN – Penetapan status tanggap darurat selama 14 hari oleh Pemerintah Kabupaten Garut menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana yang terjadi pada 28 Juni 2025 lalu.
Dalam kondisi darurat tersebut, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sebesar 38 miliar rupiah resmi dapat digunakan untuk penanggulangan bencana.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, menyatakan bahwa penetapan status tanggap darurat ini sangat penting untuk membuka akses instansi-instansi teknis terhadap dana BTT.
Menurutnya, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini bisa mengajukan anggaran untuk mendukung berbagai kebutuhan pemulihan pasca-bencana.
“Alhamdulillah, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Garut, Pak Nurdin Yana, telah disepakati status tanggap darurat selama 14 hari. Dengan ini, anggaran BTT yang tersisa 38 miliar rupiah dapat digunakan oleh dinas-dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, hingga Dinas PUPR untuk menangani dampak bencana,” kata Yuda saat ditemui di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin 30 Juni 2025.
Data sementara menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 30 rumah mengalami kerusakan berat, 11 rumah terancam, dan 465 rumah terdampak di berbagai kecamatan.
Wilayah Cimacan, salah satu yang paling parah terdampak, mencatat sebanyak 512 Kepala Keluarga atau sekitar 865 jiwa terdampak langsung. Selain itu, 25 hektare lahan pertanian rusak, 11 ruas jalan mengalami kerusakan, dan terdapat 16 titik tembok penahan tanah (TPT) yang runtuh atau rusak berat.
Yuda menjelaskan bahwa dana BTT harus digunakan secara strategis dan cepat, agar masyarakat terdampak segera mendapat kepastian bantuan. Ia mendorong agar Pemkab Garut tidak hanya fokus pada logistik darurat, tetapi juga memberikan bantuan uang kerahiman kepada warga yang kehilangan harta benda akibat bencana.
“Banyak warga yang rice cooker-nya rusak, kompor gas hilang, bahkan hingga hari ini masih belum bisa memasak karena kondisi rumah yang tidak layak. Maka saya mendorong agar pemerintah memberikan bantuan kerahiman. Nilainya mungkin tidak besar, tapi minimal bisa sedikit meringankan beban hidup mereka,” lanjutnya.
Yuda juga mengkritisi lambannya penetapan status tanggap darurat di hari-hari awal bencana, yang menyebabkan distribusi bantuan menjadi terhambat. Menurutnya, respon awal pemerintah perlu lebih sigap ke depan.
“Memang sempat terjadi keterlambatan karena status tanggap darurat belum ditetapkan sejak awal. Saya sudah ingatkan pemerintah agar cepat menetapkannya, karena itu akan mempercepat alur bantuan dari berbagai dinas. Saya melihat, meskipun di lapangan sudah ada pergerakan, tetap saja tanpa status resmi, akses ke logistik dan dana BTT tidak bisa dibuka,” jelasnya.
Dengan cakupan wilayah terdampak mencapai 15 kecamatan dan 31 desa atau kelurahan, Yuda mengajak semua elemen masyarakat untuk saling bergotong royong membantu sesama. Ia menyatakan, anggota DPRD, birokrasi, organisasi masyarakat, relawan, hingga jurnalis harus terlibat aktif dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana.
“Mari kita jangan saling menunggu. Semua pihak punya peran. Yang penting warga terbantu, kebutuhan mendesak terpenuhi, dan proses rehabilitasi berjalan cepat,” tutupnya.***
