Penjabat Bupati Garut Pantau Pelayanan Kesehatan di Posyandu Kampung Saripulo

0
Peninjauan Bulan Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting oleh Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin dan Ketua TP PKK Garut, Sri Kartika Barnas Adjidin, di Posyandu RW 8, Kampung Saripulo, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (10/6/2024).
Peninjauan Bulan Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting oleh Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin dan Ketua TP PKK Garut, Sri Kartika Barnas Adjidin, di Posyandu RW 8, Kampung Saripulo, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (10/6/2024).

GTN.COM, Garut – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Garut, Sri Kartika Barnas Adjidin, meninjau pelayanan kesehatan di Posyandu RW 8, Kampung Saripulo, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada Senin (10/6/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan Bulan Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut. Jumlah sasaran balita dalam gerakan ini sebanyak 196.113 balita, di mana hingga tanggal 8 Juni 2024 balita yang sudah diukur sebanyak 38.549 (19,7%), dengan hasil balita _underwight_ sebanyak 4.173 (10, 8%), stunting 5.174 (14, 8%), dan wasting 1.725 (4,5%).

Pj. Bupati Barnas Adjidin menekankan pentingnya Posyandu sebagai tempat bagi ibu hamil dan balita untuk memantau kesehatan secara rutin, karena dengan engan pemeriksaan yang kontinyu, kebutuhan kesehatan ibu hamil dan balita bisa terpantau dengan baik.

“Dan kita tahu bahwa sekarang ini adalah gerakan intervensi serentak pencegahan stunting, mudah-mudahan Kabupaten Garut yang kita cintai, semuanya terbebas dari stunting, dan ibu-ibunya bisa mengurus sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah,” ujar Barnas.

Barnas berharap program Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting dapat berjalan dengan baik, mengingat pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama.

“Pemerintah tentu wajib melakukan langkah-langkah yang jelas terhadap penanganan stunting, tapi pemerintah juga kalau tidak didukung oleh masyarakat tidak mungkin stunting ini terselesaikan,” katanya.

Ia mencontohkan pentingnya kesadaran masyarakat, seperti remaja yang harus taat minum pil anemia untuk mencegah stunting. Stunting, kata Barnas, berawal dari remaja, dengan usia perkawinan yang cukup dan asupan gizi yang baik.

Barnas mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu secara maksimal, khususnya selama Bulan Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting.

Kepala UPT Puskesmas Cipanas, Husnul Khotimah, menerangkan, dari 964 balita yang diperiksa, sekitar 80 balita atau kurang dari 10% mengalami stunting. Ia menambahkan, sejak program intervensi stunting digalakkan, angka stunting di Desa Rancabango terus menurun.

Dia berharap masyarakat secara rutin memanfaatkan Posyandu untuk berbagai masalah kesehatan, tidak hanya stunting.

“Harapan saya kedepannya masyarakat selalu men-_screening_ kesehatannya, pergunakan Posyandu ini sebaik-baiknya, masalah bukan hanya stunting, ada gizi buruk, dan lain sebagainya,” tutur Husnul.

Seorang peserta Posyandu, Alsa, menyatakan pelayanan kesehatan di Posyandu sangat membantu dalam memantau tumbuh kembang anaknya. Ia menjelaskan beberapa pemeriksaan yang dilakukan ketika dirinya membawa putranya ke Posyandu, mulai dari menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, lingkar kepala, lingkar kepala, hingga pemantauan imunisasi dan tumbuh kembang dari bulan ke bulan.

“Pelayanannya Alhamdulillah sangat baik, sangat ramah, ibu kadernya juga sangat ramah-ramah ke bayi, jadi kalau ada yang nangis tuh tanggap menenangkan bayinya,” tuturnya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, Bulan Gerakan Serentak Intervensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, dinas terkait langsung seperti Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan, Puskesmas, UPT Pengendalian Penduduk (Dalduk) DPPKBPPPA, hingga TP PKK dan seluruh kader Posyandu. (Asopian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here