GTN.COM, Garut – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir lumpur di Jalan Raya Garut-Cikajang, Kecamatan Cisurupan, Jumat (6/12/2024). Banjir lumpur yang terjadi sehari sebelumnya ini mengakibatkan kemacetan parah akibat tertutupnya jalan oleh material lumpur.
Barnas mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut yang disebabkan oleh kombinasi curah hujan tinggi, buruknya penyerapan air, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya melihat karung-karung bekas pertanian dibuang begitu saja ke saluran air. Selain itu, banyak material seperti pasir, batang pohon, dan bambu yang menyumbat saluran, menyebabkan air meluap ke jalan,” ujarnya di sela-sela peninjauan di Ciharemas.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. “Transportasi terganggu, aktivitas masyarakat tidak lancar. Ini adalah akibat ulah manusia. Mari kita semua bekerja keras untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi kerja keras petugas di lapangan yang bahu-membahu membersihkan material lumpur walaupun di tengah kondisi hujan deras.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Barnas menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Agus Ismail, agar mempercepat proses pembersihan material lumpur dengan memastikan kebutuhan para petugas, termasuk konsumsi, terpenuhi.
Barnas juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut untuk mengecek daerah dataran tinggi yang bisa ditanami tanaman untuk meningkatkan daya serap air. Ia juga mengajak masyarakat untuk berhenti membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari.
“Jadi insha Allah kita akan rapatkan dan yang paling penting aksi yang kita dulukan. Mudah-mudahan Cisurupan Garut lancar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, menyatakan pihaknya akan melakukan pembersihan saluran Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengangkutan lumpur di sepanjang jalan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kita akan mengimbau juga kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga bagaimana menjaga kondisi lingkungan, agar kemudian tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang jauh lebih buruk,” tandasnya. (Asopian)
