GARUTERKININEWS.COM – Membludaknya jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Garut.
Kondisi tersebut mendorong jajaran legislatif bersama manajemen rumah sakit menggelar diskusi intensif guna merumuskan langkah konkret dalam mengatasi kepadatan pasien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (28/9/2026) itu membahas berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan tempat tidur, percepatan pelayanan pasien, hingga kebutuhan penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, mengakui bahwa kondisi IGD dan ruang rawat inap RSUD dr. Slamet saat ini telah melampaui kapasitas ideal. Dari kapasitas IGD yang tersedia sebanyak 47 tempat tidur, jumlah pasien yang harus ditangani bahkan mencapai lebih dari 90 orang.
Situasi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap kenyamanan pasien, meskipun pelayanan medis tetap diupayakan berjalan secara optimal.
“Kapasitas yang dimiliki memang terbatas. Misalnya di UGD kapasitasnya 47 tempat tidur, namun kenyataannya pasien mencapai 90-an orang. Otomatis dampaknya ada ketidaknyamanan bagi pasien,” ujar Asep.
Ia menegaskan, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan antara jumlah pasien dan ketersediaan fasilitas. Karena itu, penambahan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak yang harus direncanakan secara matang.
“Saya pastikan pelayanan tidak berkurang, cuma kenyamanan saja yang terganggu karena fasilitas yang ada sedang diusahakan dan direncanakan penambahannya,” tambahnya.
Manajemen Fokus Percepat Perputaran Pasien
Direktur RSUD dr. Slamet Garut, dr. Inge Andriani Heriawan, menjelaskan bahwa lonjakan pasien bukan hanya terjadi di rumah sakit yang dipimpinnya, melainkan juga dirasakan hampir di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut.
Dengan ketersediaan 383 tempat tidur rawat inap, manajemen rumah sakit dituntut mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan di tengah keterbatasan kapasitas.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat perputaran pasien atau bed turnover melalui sejumlah strategi operasional.
Pertama, menyediakan ruang transisi bagi pasien baru sebelum mendapatkan kamar rawat inap. Selama berada di ruang tersebut, pasien tetap memperoleh terapi dan penanganan sesuai instruksi dokter spesialis.
Kedua, mempercepat jadwal kunjungan dokter pada pagi hari agar pasien yang telah dinyatakan boleh pulang dapat segera menyelesaikan proses administrasi dan meninggalkan rumah sakit.
Ketiga, menyiapkan ruang transit khusus bagi pasien yang sudah diperbolehkan pulang tetapi masih menunggu obat maupun penjemputan keluarga. Dengan demikian, tempat tidur di ruang rawat inap dapat segera digunakan oleh pasien berikutnya.
“Kami berusaha keras tidak menolak pasien. Karena menambah ruangan tidak bisa serta-merta karena harus memenuhi izin operasional dan kelengkapan sarana, maka fokus kami saat ini adalah mempercepat perputaran pasien,” jelas dr. Inge.
Kesenjangan Kebutuhan Tempat Tidur Jadi Sorotan
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, menyoroti besarnya kesenjangan antara kebutuhan tempat tidur rumah sakit dengan kapasitas yang tersedia saat ini.
Ia menyebutkan bahwa kebutuhan ideal tempat tidur mencapai sekitar 2.900 unit, sementara RSUD dr. Slamet baru memiliki 383 unit. Rencana penambahan 80 tempat tidur dari Kementerian Kesehatan nantinya akan meningkatkan kapasitas menjadi 463 unit, tetapi tetap membutuhkan kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung.
Menurut Yudha, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan manajemen pelayanan semata. Diperlukan keberpihakan anggaran pemerintah daerah agar pengembangan fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih cepat.
Salah satu fasilitas yang dinilai mendesak untuk diwujudkan adalah Catheterization Laboratory (Cath Lab), yakni fasilitas medis untuk menangani penyakit jantung, termasuk tindakan pemasangan ring jantung.
Yudha mengungkapkan, selama ini sejumlah pasien serangan jantung dari Garut harus dirujuk ke Bandung karena keterbatasan fasilitas tersebut.
“Banyak pasien serangan jantung dari Garut yang dirujuk ke Bandung karena di sini belum ada fasilitas pemasangan ring jantung. Jika kita punya Cath Lab, pendapatan RS akan meningkat dan rujukan keluar bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Ia pun mendorong Bupati Garut agar mempertimbangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), untuk mendukung peningkatan fasilitas rumah sakit.
Yudha menilai, penguatan infrastruktur kesehatan juga akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai tanpa harus mengorbankan salah satu komponen pelayanan.
Pelayanan Humanis dan Evaluasi Berkelanjutan
Selain pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah pelatihan Service Excellent bagi tenaga kesehatan dan jajaran rumah sakit. Program ini diharapkan mampu membangun budaya pelayanan yang lebih ramah, komunikatif, serta mengedepankan empati terhadap pasien dan keluarga.
Penguatan komunikasi internal antara manajemen dan pegawai juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya miskomunikasi yang berpotensi mengganggu pelayanan.
Yudha mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan secara langsung kepada pihak manajemen rumah sakit agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti melalui evaluasi.
Ia berharap, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan manajemen RSUD dr. Slamet dapat menghasilkan perbaikan nyata, baik dari sisi kapasitas fasilitas maupun mutu pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, tantangan lonjakan pasien tidak hanya direspons melalui langkah darurat, tetapi juga menjadi momentum pembenahan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut secara menyeluruh.
( Agus Sopian )
