GTN.COM, Garut – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanggulangan Kerentanan Pangan disingkat PEGANG TANGAN. Digelar di Aula DKP Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Selasa (16/7/2024), acara ini bertujuan menanggulangi kerentanan pangan melalui pendekatan kolaboratif dan integratif.
Acara ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, dengan peserta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 4 perwakilan kecamatan.
Didit Fajar Putradi menyampaikan, berdasarkan hasil _Food Security and Vulnerability Atlas_ (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, terdapat 5 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Garut yang masuk dalam kategori rentan pangan. Rentan pangan ini diklasifikasikan dalam 6 prioritas berdasarkan beberapa indikator seperti ketersediaan lahan pertanian, sarana prasarana penyediaan pangan, jumlah penduduk tidak sejahtera, akses penghubung, akses air bersih, hingga jumlah tenaga kesehatan.
Dari 5 desa tersebut, Desa Jayabakti Kecamatan Banjarwangi masuk dalam status prioritas 1 atau sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Namun, menurut Didit, desa yang paling membutuhkan intervensi saat ini adalah Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, meskipun berada di prioritas 2 tahun 2023. Desa Cintanagara mengalami kesulitan akses air bersih, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah daerah.
“Cintanagara juga menjadi salah satu sasaran pengiriman air, toren, tangki segala macam, ini sekarang dia masih mengalami kondisi seperti ini, sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah dan pemerintah daerah,” ujar Didit.
Pemerintah daerah akan segera melakukan intervensi terhadap 5 desa rentan pangan ini karena data menunjukkan penurunan status prioritas desa-desa tersebut dari tahun 2021 hingga 2023.
“Ini persoalan yang sungguh-sungguh meski mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, kita rakorkan dengan lintas perangkat daerah, kemudian kita susun strateginya,” ucapnya.
Pemkab Garut merencanakan dua cara intervensi : melalui pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah di 5 desa tersebut dan melalui gotong royong semua perangkat daerah.
Selain itu, kini sudah terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Garut mengenai tim pendamping dari perangkat daerah ke kecamatan. Tim ini akan bertindak sebagai _Liaison Officer (LO)_ untuk mengatasi kemiskinan, stunting, pengangguran, inflasi, dan program prioritas lainnya termasuk kerentanan pangan.
“Aksi pertama LO nanti bersama-sama masuk di 4 kecamatan, di koordinir oleh SKPD yang menjadi LO itu, dan perangkat daerah juga masuk dalam program kegiatannya,” ungkapnya.
Kepala DKP Kabupaten Garut, Yani Yuliani, menambahkan, penanggulangan rentan pangan memerlukan kolaborasi, sinergitas, dan pendekatan integratif. Bappeda berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program di Kabupaten Garut untuk membantu dalam mencari solusi bagaimana wilayah yang rentan pangan ini bisa tertanggulangi secara sinergi lintas dinas.
Melalui rakor ini, pihaknya berharap dengan sinergitas 5 wilayah rentan pangan bisa segera keluar dari status prioritas 1, 2, dan 3. Dari rakor ini pula, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan posko melibatkan semua SKPD.
Adapun 5 desa yang masuk dalam status prioritas 1 dan 2 yaitu:
1. Desa Jayabakti Kecamatan Banjarwangi – Prioritas 1
2. Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng – Prioritas 2
3. Desa Surabaya Kecamatan Blubur Limbangan – Prioritas 2
4. Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug – Prioritas 2
5. Desa Bojong Kecamatan Banjarwangi – Prioritas 2
*Klasifikasi prioritas rentan pangan :*
1. Prioritas 1: Sangat Rentan terhadap Kerawanan Pangan
2. Prioritas 2: Rentan terhadap Kerawanan Pangan
3. Prioritas 3: Agak Rentan terhadap Kerawanan Pangan
4. Prioritas 4: Agak Tahan terhadap Kerawanan Pangan
5. Prioritas 5: Tahan Terhadap Kerawanan Pangan
6. Prioritas 6: Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan
(Asopian)
