Jumat, Juni 26, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 49

Sisa 10 Hari! Warga Garut Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024

0

GTN.COM, Garut – Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Garut, Ervin Yanuardi Effendi, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu 10 hari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat 2024 yang akan berakhir pada 30 November.

“Hari ini sudah 20 November berarti kurang lebih ada 10 hari lagi, nah ini mangga kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Garut tentu untuk memanfaatkan program ini,” ujar Ervin usai menjadi narasumber dalam Talkshow FOKUS Volume 57 Radio Intan Garut, Rabu (20/11/2024), di Studio UPT Penyiaran Diskominfo Garut, Jalan Patriot, Tarogong Kidul.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Garut dalam memanfaatkan program ini. “Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat signifikan. Terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Garut, Nia Purnamasari, menilai Program Pemutihan PKB 2024 turut mendukung peningkatan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang digunakan untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas.

“Dengan adanya program pemutihan ini tentu selain dari pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJnya juga diharapkan akan meningkat, jadi kepatuhan masyarakat juga akan meningkat,” harapnya.

Sementara itu, Kanit Regident Polres Garut, Ipda Wiki Sapari, menyatakan dukungannya terhadap program yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat ini, sehingga ketika melakukan penertiban kendaraan yang pajaknya sudah terlewat, pihaknya bisa langsung mengimbau yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan program Pemutihan PKB Jabar 2024 ini.

Diakuinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ketika sedang melakukan operasi atau razia lalu lintas, salah satunya ketika pengendara yang memang pajaknya sudah terlewat hingga mengabaikan peraturan berlalulintas, melakukan tindakan yang bisa membahayakan bagi dirinya ataupun orang lain.

“Akhirnya dia putar balik ataupun lain sebagainya itu sangat membahayakan juga dan kita himbau juga kalau memang salah ya lebih baik segera untuk dituntaskan pajak dari yang sudah matinya itu,” katanya

Menurutnya, program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga mendorong ketertiban berlalu lintas.

“Kami berharap dengan adanya pemutihan ini masyarakat bisa lebih taat kembali untuk membayar pajak tepat waktu, kemudian tidak menunda-nunda kalau memang sudah ada rezekinya segera untuk melaksanakan pembayaran pajak, karena ini pajak untuk masyarakat juga,” tandasnya.

Program Pemutihan PKB Jabar 2024 ini adalah salah satu relaksasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dalam hal ini oleh Bapenda Jawa Barat terhadap PKB, yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 November 2024.

Program Pemutihan PKB Jawa Barat 2024 mencakup lima poin relaksasi, antara lain:
1. Bebas Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II).
2. Bebas Denda PKB.
3. Bebas Tunggakan Pokok tahun ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya.
4. Bebas Denda SWDKLLJ tahun yang terlewat.
5. Diskon PKB.

Program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pajak.

Dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat Garut diharapkan segera memanfaatkan program ini demi tertib administrasi dan mendukung pembangunan daerah. (Asopian)

Kapolres Garut Pimpin Pengamanan Debat Publik Pilkada 2024 Yang Kedua

0

GTN.COM, Garut – Polres Garut laksanakan pengamanan dalam rangka Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2024 yang kedua di Hotel Santika Jalan Cipanas Baru Garut. Rabu (20/11/2024).

Kegiatan pengamanan ini di pimpin langsung oleh Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K.

Selain itu kegiatan ini di ikuti oleh sejumlah pihak seperti Satbrimob Polda Jabar, TNI, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Garut.

Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K., menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan semua petugas yang terlibat, karena debat publik merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi yang harus di jaga dengan baik.

Dalam pengamanan ini anggota Polres Garut di berikan arahan terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing selama acara, serta langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

Pengamanan ini meliputi Lokasi Debat di Hotel Santika, jalur yang di lalui, parkir, Posko pemenangan masing masing Paslon, sterilisasi lokasi debat dan jalur evakuasi.

Kapolres Garut juga mengingatkan semua pihak untuk selalu berkomunikasi dan bersinergi dalam menjaga situasi kondusif, baik sebelum, selama, maupun setelah acara berlangsung.

“Dengan adanya pengamanan yang ketat, di harapkan kegiatan debat berjalan dengan lancar dan kondusif.” Ujar Fajar. (R Agus Sopian)

KPU Garut Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024 ke 42 Kecamatan

0

GTN.COM, Garut – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut resmi memulai pendistribusian logistik kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Pendistribusian tersebut dilepas secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, bersama Ketua KPU Garut, Dian Hasanudin, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gudang Logistik 2, Jalan Guntur Kencana, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (18/11/2024).

Logistik yang didistribusikan meliputi 17.672 bilik suara (4 bilik per TPS), 8.836 kotak suara (2 kotak per TPS), serta 2.057.421 surat suara. Distribusi yang dikawal personel Polres Garut ini mencakup 42 kecamatan di Kabupaten Garut, dengan batas maksimal pemilih per TPS sebanyak 600 orang.

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menegaskan pentingnya distribusi yang aman dan lancar untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024. Ia memastikan bahwa persiapan, distribusi, pelaksanaan hingga pencoblosan dan penghitungan suara telah mengikuti aturan pemerintah pusat melalui KPU RI.

“Hari ini kita memulai pendistribusian surat suara. Harapannya proses ini berjalan aman dan lancar, didukung oleh semua pihak, terutama Polres Garut yang telah menyiapkan pengamanan sejak logistik keluar dari gudang hingga ke pelosok daerah,” ujar Barnas, didampingi Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang dan Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanuddin.

Ia juga meminta KPU Garut untuk memastikan distribusi sesuai standar operasional dan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa.

Ketua KPU Garut, Dian Hasanudin, menyampaikan, pendistribusian logistik ke 42 kecamatan ditargetkan selesai dalam empat hari, sehingga semua logistik dapat tiba di kecamatan pada 21 November 2024. Selanjutnya, distribusi ke desa akan memakan waktu tiga hari, sehingga H-1 pemungutan suara, yakni 26 November, semua logistik sudah berada di TPS.

“Nanti pasca di kecamatan, itu kita kasih waktu 3 hari untuk proses pendistribusian dari kecamatan ke desa, dan mudah-mudahan kita targetkan H-1 semua logistik sudah berada di TPS (sekitar) tanggal 25,” tutur Dian.

Ia menambahkan bahwa distribusi dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk JNE, yang dipercaya untuk memastikan logistik tiba tepat waktu. Pihaknya memprioritaskan distribusi ke wilayah selatan terlebih dahulu karena jaraknya lebih jauh dan cuaca musim hujan menjadi pertimbangan utama. Setelah itu, distribusi akan bergeser ke wilayah utara dan tengah. “Jadi kita petakan berkenaan dengan distribusi ini, jadi hari ini sampai besok mungkin insha Allah untuk wilayah selatan, lalu bergeser ke utara, dan berujung di tengah,” ucapnya.

Dian berharap pengiriman logistik kelengkapan TPS untuk Pilkada 2024 ini bisa sesuai target dan tepat waktu, sehingga pada 27 November 2024 nanti semua TPS di Kabupaten Garut bisa melaksanakan pemungutan hingga penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara.

Kepala Cabang JNE Bandung, Iyus Rustandi, menyatakan rasa bangganya karena dapat berkontribusi dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Garut. Menurut Iyus, partisipasi ini merupakan wujud bakti JNE kepada bangsa. Dengan semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai tagline JNE ‘Connecting Happiness’, pihaknya berharap kerja sama dengan KPU Garut terus terjalin dengan baik.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Polres Garut, Pemerintah Kabupaten Garut, serta aspek pendukung dalam pembangunan bangsa, sehingga dapat menjadikan Indonesia lebih baik,” tandasnya. (R Agus Sopian)

KPU Garut Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 di TPS 9 Langensari

0
Proses penyelenggaraan Simulasi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di TPS 9, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Minggu (17/11/2024).
Proses penyelenggaraan Simulasi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di TPS 9, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Minggu (17/11/2024).

GTN.COM, Garut – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengadakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Minggu (17/11/2024).

Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, secara resmi membuka acara yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangool) Kabupaten Garut, Nurrodhin, serta tamu undangan lainnya. Simulasi ini menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) TPS 9 yang berjumlah 495 orang dan melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asli TPS tersebut.

Meskipun surat suara yang digunakan hanya untuk simulasi, pengaturan tetap disesuaikan dengan kondisi nyata. Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menampilkan gambar makanan dan minuman dengan nomor 75, 76, dan 77. Sementara itu, surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan gambar bunga dengan nomor 75 hingga 79.

Secara umum kegiatan simulasi mengundang animo besar warga dalam menggunakan hak pilihnya, meski dalam bentuk simulasi. Terbukti, tingkat partisipasi warga datang dan mencoblos dari DPT 495, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak Datang 446 atau 90,1 %.

Ketua KPU Garut, Dian Hasanudin, menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis dalam proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi suara. Hal ini dilakukan agar KPPS dapat memperoleh panduan yang lebih rinci di luar petunjuk teknis (Juknis) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023.

“Hari ini yang disimulasikan KPPS-nya real pak, anggota KPPS yang nanti akan bertugas, termasuk juga pemilihnya, pemilihnya juga real DPT yang ada di TPS 9 ini. Yang berbeda hanya di surat suara, yang dipergunakan, sebagai alat simulasi saja,” tutur Dian.

Dian juga mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dipahami dalam Juknis Pemungutan dan Penghitungan suara, mulai di _layout_ atau denah maupun mekanisme-mekanisme lain yang ada dalam pemungutan hingga penghitungan suara.

Simulasi ini juga disiarkan secara langsung melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Garut. Siaran tersebut menjadi bahan edukasi tambahan bagi para petugas KPPS yang akan bertugas pada tanggal 27 November 2024 nanti

“Sehingga hari ini dalam agenda simulasi ini kita juga bekerja sama dengan Kominfo untuk disiarkan secara _live_, Alhamdulilah saya pantau juga di live itu mayoritas yang menyaksikan adalah teman-teman KPPS yang nanti akan bertugas,” tandasnya.

Kepala Bakesbangool Garut, Nurrodhin, menekankan pentingnya simulasi ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala saat Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Melalui simulasi ini, imbuhnya, dapat diketahui situasi saat pemungutan suara dan hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara.

“Alhamdulillah hari ini kita lihat antrian masyarakat cukup banyak cukup panjang, artinya menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan Pilkada ini sudah sangat luar biasa, kemudian kepada KPU melalui PPK, PPS, dan KPPS agar memperhatikan apa yang perlu kita evaluasi dari penyelenggaraan ini, sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujar Nurrodhin.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan teknis, seperti penggunaan stempel untuk penulisan identitas TPS pada surat suara, meskipun tanda tangan Ketua KPPS harus tetap dilakukan secara langsung.

“Kecuali yang diwajibkan itu adalah tanda tangan ketua KPPS itu harus basah, ini yang harus diperbaiki, yang kedua tadi pada saat memasukkan surat suara ke kotak suara juga harus diperhatikan, jangan sampai ada tertukar, merah ke kota merah, biru ke kotak biru, insya Allah yang lainnya sudah bisa lancar,” ucapnya.

Simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, demi menjamin proses demokrasi yang tertib dan sukses di Kabupaten Garut. (R Agus Sopian)

Jabar Deklarasikan Gerakan Tolak Judol dan Pinjol Ilegal

0
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Sekda Jabar bersama 27 kepala daerah se-Jabar, Kepala OJK Jabar, Ketua Komisi I DPRD Jabar serta para perwakilan dari Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya menandatangani deklarasi gerakan tolak judi _online_ dan pinjaman _online_ ilegal, serta komitmen netralitas ASN di Hotel Resinda, Kamis (14/11/2024).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Sekda Jabar bersama 27 kepala daerah se-Jabar, Kepala OJK Jabar, Ketua Komisi I DPRD Jabar serta para perwakilan dari Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya menandatangani deklarasi gerakan tolak judi _online_ dan pinjaman _online_ ilegal, serta komitmen netralitas ASN di Hotel Resinda, Kamis (14/11/2024).

GTN.COM, Garut – Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan gerakan menolak judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Deklarasi tersebut berlangsung di Karawang, Kamis (14/11/2024).

Deklarasi untuk menguatkan kembali komitmen dalam menolak judol dan pinjol ilegal itu ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan 27 kepala daerah di Jabar. Turut hadir dalam deklarasi tersebut Kepala OJK Jabar, Ketua Komisi I DPRD Jabar, dan perwakilan dari Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya.

Bey mengatakan, para pihak yang terlibat dalam deklarasi tersebut telah sepakat untuk menekan angka pengguna judol dan pinjol Ilegal di wilayahnya masing-masing.

“Ada penandatanganan bersama tentang tolak pinjaman online ilegal dan judi online. Jadi kami sepakat untuk menolak itu di seluruh Jabar,” katanya.

Saat ini total utang pinjol warga Jabar mencapai Rp18,6 triliun dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif lebih dari 5 juta. Bey mengatakan, angka yang cukup besar itu salah satunya karena minimnya literasi keuangan masyarakat.

“Literasi keuangan kepada masyarakat harus terus diperkuat karena itu jadi salah satu sebab mereka terjerat pinjol ilegal,” ujarnya.

Menurut Bey, kunci dalam menekan maraknya penggunaan pinjol ilegal ini adalah dengan mempermudah kredit perbankan. Pihaknya sudah meminta perbankan agar memudahkan skema kredit khususnya kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

“Kredit perbankan harus mudah dan cepat itu kuncinya. Pak Sekda sudah bicara dengan perbankan agar skemanya jangan terlalu lama karena masyarakat itu ingin cepat dan mudah prosesnya,” tutur Bey.

Bey berharap masyarakat tidak lagi mengakses pinjol ilegal maupun judol karena akan merugikan mereka sendiri.

Selain gerakan menolak judol dan pinjol ilegal dalam kesempatan tersebut juga dideklarasikan komitmen netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024. (R Agus Sopian)

Bimtek DTKS 2024: Dinsos Garut Upayakan Data Kemiskinan Lebih Akurat

0
Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2024, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (14/11/2024).
Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2024, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (14/11/2024).

GTN.COM, Garut – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas petugas verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (14/11/2024), dihadiri para operator dari 442 desa/kelurahan se-Kabupaten Garut.

Pembukaan acara dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Garut bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Maskut Farid. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kegiatan ini demi memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa pendataan yang akurat sangat krusial agar program bantuan pemerintah berjalan efektif.

“Jangan sampai yang paling miskin nggak dapat, nanti yang lebih tinggi dapat, nah ini jadi kecemburuan sosial,” ungkap dr. Maskut. Menurutnya, verifikasi ini harus bisa memastikan bantuan sampai pada yang paling membutuhkan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Garut, Agus Dinar, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menjelaskan pentingnya pemutakhiran data. Ia menilai, baik DTKS maupun Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memerlukan pembaruan secara berkala agar bantuan kemiskinan bisa disalurkan tepat sasaran.

“Karena tadi, regulasi kebijakan yang kita keluarkan terkait penanggulangan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid yang mutakhir ini bisa jadi tidak tepat sasaran, sehingga ini sangat mendasar sekali bahwa data ini sangat perlu dikuatkan,” tutur Agus. Ia juga mengapresiasi antusiasme peserta dan menilai bahwa para operator adalah ujung tombak dalam perolehan data akurat.

Agus berharap melalui pertemuan ini semua pihak bisa semakin kompak dan bersinergi, serta semua pihak bisa mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya masing-masing, sebagai upaya Kabupaten Garut dalam penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Garut, Asep Nugraha, menjelaskan bahwa tujuan Bimtek ini adalah meningkatkan kemampuan para operator dalam mengelola data kemiskinan yang tercantum di DTKS ataupun dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan.

“Harapannya mungkin secara global bahwa data yang kita kelola saat ini bisa menghasilkan data yang valid, data yang akurat, data yang benar keberadaannya, yang mana mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau miskin bisa menerima bantuan,” kata Asep. Melalui Bimtek ini, data kemiskinan di Kabupaten Garut akan semakin valid dan tepat sasaran. (R Agus Sopian)

Kokom, Warga Tarogong Kidul, Terima Bantuan Rutilahu dari Pj Bupati Garut

0
Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan Rutilahu milik Kokom (45) warga Kampung Genteng, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (12/11/2024).
Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan Rutilahu milik Kokom (45) warga Kampung Genteng, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (12/11/2024).

GTN.COM, Garut – Penjabat (Pj) Bupati Garut menyalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi Kokom (45), warga RT 02 RW 16 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (12/11/2024). Langkah ini diambil untuk membantu Kokom dan keluarganya mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Sebelum penyerahan bantuan, Pj Bupati Garut didampingi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, meninjau langsung kondisi rumah Kokom yang memprihatinkan.

Pj Bupati Garut mengungkapkan bahwa anggaran perbaikan Rutilahu di tahun 2024 telah habis, namun ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan warganya.

Selama proses perbaikan rumah, Barnas berharap Kokom dan anak-anaknya bisa sementara dievakuasi ke tempat aman. Ia juga menargetkan perbaikan dapat selesai dalam satu hingga dua bulan. “Ya insya Allah (diperbaiki) sesuai dengan standar dari Perkim, nanti mungkin secara pengelolaannya akan diserahkan kepada ahlinya,” jelas Barnas.

Barnas berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam menangani persoalan Rutilahu di Garut. Ia juga mengajak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk menyisihkan rezekinya demi membantu warga yang membutuhkan.

“Dengan bersatu selesai, tidak ada yang sulit lah, saya juga akan mengajak para pejabat di lingkungan Pemkab Garut untuk menyisihkan rezekinya, ya jangan sejuta dua juta, mungkin seratus ribuan selesai kalau dengan kekuatan yang banyak,” tandasnya. (R Agus Sopian)

Kunjungan Kerja Kapolres Garut Ke Polsek Jajaran, Kembali Tekankan Netralitas Polri dalam Pilkada

0

GTN.COM, Garut – Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K., mengadakan kunjungan kerja ke Polsek Polsek jajaran Polres Garut, Senin (11/11/2024).

Kunjungan kerja kali ini di laksanakan di Polsek Tarogong Kidul, Polsek Garut Kota dan Polsek Cilawu dengan di damping oleh para PJU.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Garut memberikan arahan langsung kepada masing-masing Kapolsek beserta seluruh personel Polsek.

Selain anggota Polsek hadir unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Kapolres Garut menekankan agar menjaga sinergitas antara TNI Polri, Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa, ulama dan tokoh masyarakat.

“Laksanakan tugas melayani masyarakat dengan rasa ikhlas sebagai ibadah dan selalu terapkan deteksi dini sebagai upaya preventif harkamtibmas,” kata Fajar.

Jadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau Problem Solving.

“Angota Polri harus netral pada pelaksanaan Pilkada serentak kali ini, kami akan memberikan sanksi yang tegas apabila ada anggota Polres Garut dan Polsek jajaran melakukan Politik Praktis.” Ujar Fajar.

(R Agus Sopian)

Bencana Angin Kencang Hantam Dua Rumah di Sukarasa Samarang, Kerugian Capai Puluhan Juta

0
Aparat Kecamatan Samarang bersama Babinsa meninjau dua rumah rusak terdampak angin kencang di Desa Sukarasa, Minggu (10/11/2024).
Aparat Kecamatan Samarang bersama Babinsa meninjau dua rumah rusak terdampak angin kencang di Desa Sukarasa, Minggu (10/11/2024).

GTN.COM, Garut – Bencana angin kencang yang disertai hujan deras melanda Kampung Sinar Jaya, Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, pada Minggu (10/11/2024) sekitar pukul 21.00 WIB. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan sedang pada dua rumah warga.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kecamatan Samarang, Arif Rahman, menyampaikan, berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa Sukarasa, dua rumah semi permanen rusak akibat angin kencang tersebut. Rumah milik Ibu Ilah (69) mengalami kerusakan dengan taksiran kerugian mencapai Rp30 juta, sedangkan rumah milik Ibu Aning (61) ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp11 juta. Kedua rumah berada di RT 03 RW 07 Kampung Sinar Jaya.

Beruntung, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Pemerintah Desa Sukarasa segera melakukan evakuasi terhadap korban dan material yang masih dapat diselamatkan. Selain itu, masyarakat setempat bergotong royong membersihkan lokasi terdampak bencana. Pemerintah desa juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani dampak bencana dan melakukan pendataan kerugian.

Sebagai langkah tanggap darurat, bantuan yang diharapkan meliputi bahan bangunan, logistik seperti perlengkapan rumah tangga, sembako, terpal, serta kebutuhan lainnya untuk membantu korban dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi.

“Bantuan dapat segera diterima agar warga yang terdampak dapat memulihkan kehidupan mereka pasca-bencana,” ujar Arif.

(R Agus Sopian)

Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Sindangratu Wanaraja Garut

0
Aparat Kecamatan Wanaraja dibantu warga membersihkan material serta saluran air yang tersumbat di Kampung Tegalgede RT 1 RW 15 dan Kampung Ciamah, Desa Sindangratu, Kecamatan Wanaraja, Senin (11/11/2024).
Aparat Kecamatan Wanaraja dibantu warga membersihkan material serta saluran air yang tersumbat di Kampung Tegalgede RT 1 RW 15 dan Kampung Ciamah, Desa Sindangratu, Kecamatan Wanaraja, Senin (11/11/2024).

GTN.COM, Garut – Banjir melanda Desa Sindangratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, pada Senin (11/11/2024) sekitar pukul 13.00 WIB. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan saluran air tersumbat oleh tunggul bambu yang menutup gorong-gorong, mengakibatkan air meluap ke permukiman warga di Kampung Tegalgede RT 1 RW 15 dan Kampung Ciamah.

Camat Wanaraja, Tatang Suryana, melaporkan, lebih dari 10 rumah terendam air akibat banjir ini. Perabotan rumah tangga, seperti lemari, kasur, dan peralatan dapur, mengalami kerusakan parah karena terendam air.

Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa, namun, kerugian material dirasakan oleh para warga yang terdampak. Sebagai langkah awal, pihak kecamatan bekerja sama dengan kepala desa dan masyarakat melakukan pengecekan dan pendataan kerugian. Selain itu, warga setempat bergotong royong membersihkan gorong-gorong yang tersumbat untuk menghindari banjir susulan.

(R Agus Sopian)